0
0
Indonesia menunjukkan komitmen kuat dalam transisi menuju energi bersih dengan target ambisius untuk mencapai Net Zero Emission (NZE) pada tahun 2060 atau lebih cepat. Negara ini juga berencana mengurangi emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sebesar 31,89% secara mandiri dan 43,2% dengan dukungan internasional pada tahun 2030. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arifin Tasrif, menegaskan bahwa langkah ini krusial untuk ketahanan energi nasional dan ekonomi hijau, tidak hanya sekadar memenuhi kewajiban global.
Potensi Energi Terbarukan dan Strategi Pengembangan
Perjalanan menuju transisi energi bersih menghadapi tantangan, tetapi didukung potensi energi baru terbarukan (EBT) yang melimpah di Indonesia, mencapai 3.600 GW. Dari potensi tersebut, pemanfaatannya baru sekitar 12,5 GW, menunjukkan ruang besar untuk pengembangan. Untuk mengakselerasi transisi ini, pemerintah telah menetapkan beberapa kebijakan.
Kebijakan tersebut mencakup pembentukan PT PLN (Persero) sebagai agregator, pengembangan sistem jual beli karbon, penugasan PLN untuk mempensiunkan dini Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU), serta mendorong penggunaan bioenergi dan kendaraan listrik.
Pemerintah fokus mengoptimalkan sumber daya EBT seperti panas bumi, air, surya, angin, dan laut. Sejumlah proyek besar menjadi bukti nyata komitmen ini, di antaranya Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Kayan berkapasitas 9.000 MW, PLTA Mentarang 1 dengan 1.375 MW, dan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) terapung Cirata 145 MW.
Pengembangan panas bumi juga dioptimalkan, menargetkan 3.355 MW pada tahun 2030, meningkat dari 2.370 MW saat ini. Sektor ini diharapkan menarik investasi lebih dari USD 30 miliar.
Peran CCUS, Tantangan Pembiayaan, dan Manfaat Ekonomi
Selain EBT, teknologi Carbon Capture Utilization and Storage (CCUS) juga menjadi sorotan. Teknologi ini mampu mengurangi emisi dari sektor industri dan pembangkit listrik yang masih menggunakan bahan bakar fosil. Potensi penyimpanan karbon di Indonesia sangat besar, diperkirakan mencapai 573 gigaton.
Potensi ini menjadikan Indonesia memiliki peluang besar sebagai pusat CCUS regional, dengan potensi investasi hingga USD 70 miliar pada tahun 2030. Arifin Tasrif menyampaikan:
Indonesia siap menjadi hub CCUS terkemuka di Asia Tenggara, menarik investasi signifikan dan menciptakan ribuan lapangan kerja baru.
Tantangan utama dalam transisi energi adalah aspek pembiayaan. Diperkirakan, total investasi yang dibutuhkan mencapai USD 1 triliun hingga tahun 2060. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah mengandalkan skema pembiayaan inovatif. Ini termasuk dukungan dari fasilitas pendanaan transisi energi seperti Just Energy Transition Partnership (JETP) dan Asia Zero Emission Community (AZEC). JETP sendiri telah berkomitmen memberikan USD 20 miliar.
Transisi energi bersih ini juga akan berdampak positif pada ekonomi. Dengan beralih ke EBT, diharapkan terjadi peningkatan nilai tambah domestik, terciptanya lapangan kerja baru, dan berkurangnya ketergantungan pada energi impor. Langkah ini tidak hanya berorientasi pada lingkungan, tetapi juga pada kemandirian ekonomi.
- Indonesia berkomitmen mencapai NZE pada 2060 atau lebih cepat, serta mengurangi emisi GRK 31,89% secara mandiri dan 43,2% dengan dukungan internasional pada 2030.
- Potensi EBT di Indonesia sangat besar, mencapai 3.600 GW, dengan pemanfaatan saat ini baru sekitar 12,5 GW, didukung oleh berbagai kebijakan pemerintah.
- Proyek EBT strategis seperti PLTA Kayan (9.000 MW), PLTA Mentarang 1 (1.375 MW), PLTS terapung Cirata (145 MW), dan pengembangan panas bumi menjadi bukti nyata komitmen ini.
- Teknologi CCUS memiliki potensi penyimpanan hingga 573 gigaton dan diperkirakan menarik investasi USD 70 miliar hingga 2030, menjadikan Indonesia hub CCUS regional.
- Pembiayaan transisi energi memerlukan sekitar USD 1 triliun hingga 2060, dengan dukungan dari skema seperti JETP (komitmen USD 20 miliar) dan AZEC.
- Transisi energi bersih diharapkan mampu meningkatkan nilai tambah domestik, menciptakan lapangan kerja, dan memperkuat kemandirian ekonomi nasional.
